1. Kadis PUPR Sumut: Evaluasi Internal Penting untuk Efisiensi Pembangunan Nasional
Media Pematangsiantar Kadis PUPR Sumut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody memberikan pernyataan penting mengenai evaluasi internal pasca-OTT KPK yang menimpa pejabat di Kementerian PU. Dody mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut menjadi pengingat akan adanya beban ekonomi berbiaya tinggi dalam pembangunan Indonesia.
“Kami harus mengurangi biaya yang tidak efisien, salah satunya dengan memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran,” kata Menteri Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Sabtu (28/6/2025).
Dengan restu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dody mengungkapkan bahwa pekan depan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat eselon I hingga III serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan segera dimulai. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran pembangunan yang lebih efisien dan transparan.
2. Evaluasi Pengelolaan Anggaran di Kementerian PU untuk Meningkatkan Transparansi
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum, Dody, menekankan pentingnya evaluasi internal dalam menanggulangi kebocoran anggaran yang selama ini menghambat efisiensi pembangunan nasional. Mengutip kata-kata almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo, beliau menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus bisa lebih efisien tanpa terbebani biaya yang terlalu tinggi.
Menteri Dody menyatakan, peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang baru-baru ini terjadi harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran.
“Tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi dalam pembangunan. Setiap rupiah harus digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kadis PUPR Sumut
3. Kadis PUPR Sumut: OTT KPK Jadi Momentum Perbaikan di Kementerian PU
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody mengapresiasi langkah-langkah aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan,
“Kejadian OTT KPK ini menjadi titik balik bagi kita untuk menata ulang seluruh sistem pengelolaan anggaran di Kementerian PU,” ungkapnya.
4. Menteri Dody Tegaskan Evaluasi Internal di Kementerian PU Dimulai Pekan Depan
Evaluasi ini akan mencakup seluruh tingkatan pejabat mulai dari eselon I hingga eselon III.
“Evaluasi ini bukan hanya tentang kebocoran anggaran, tapi juga untuk memastikan kita bekerja lebih efisien dan akuntabel,” ujar Dody, Sabtu (28/6/2025).
Langkah ini, lanjut Dody, akan segera mendapatkan persetujuan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
5. Menteri Dody: Tak Ada Ruang untuk Korupsi di Kementerian PU
Menurut Dody, biaya yang tidak efisien akan menambah beban dalam pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk kemajuan negara.”Langkah ini sebagai upaya kami untuk memastikan pembangunan berjalan dengan efisien, mengurangi biaya tinggi, dan membawa manfaat nyata untuk masyarakat,” ujarnya.
6. Menteri Dody: Evaluasi di Kementerian PU untuk Mengurangi Biaya Pembangunan
Menteri Dody, setelah kejadian OTT KPK terhadap beberapa pejabat Kementerian PU, mengungkapkan bahwa evaluasi internal akan segera dilaksanakan untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran yang menyebabkan tingginya biaya pembangunan di Indonesia.
“Setiap rupiah yang digunakan harus untuk kesejahteraan rakyat. Kami tidak akan mentolerir korupsi dalam bentuk apapun,” tegas Dody.
