Penolakan Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Bermunculan: Suara Moral dari Gus Mus hingga Usman Hamid
Media Pematangsiantar – Penolakan Soeharto Diberi Gelar Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia, kembali memicu perdebatan publik yang hangat. Di tengah berbagai dukungan dari sebagian kalangan yang menilai Soeharto sebagai tokoh pembangunan, muncul gelombang penolakan keras dari sejumlah tokoh nasional, termasuk ulama kharismatik Nahdlatul Ulama KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dan aktivis hak asasi manusia Usman Hamid.
Bagi para penolak, pemberian gelar ini bukan sekadar urusan penghargaan sejarah, tetapi juga soal keadilan moral dan tanggung jawab terhadap masa lalu bangsa.
Gus Mus: “Pahlawan Itu Bukan Hanya Karena Berjasa, Tapi Harus Bersih dari Luka Rakyat”
Ia menilai bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi mengaburkan sejarah kelam bangsa, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman kebebasan, dan korupsi yang mengakar di era Orde Baru.
Baca Juga: Bea Cukai Sabang Gagalkan Peredaran 29.280 Batang Rokok Ilegal
Usman Hamid: Mengingatkan Luka HAM yang Belum Sembuh
Sementara itu, Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menilai rencana tersebut sebagai bentuk kemunduran moral bangsa. “Memberi gelar pahlawan tanpa penyelesaian hukum adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban,” tegasnya.
Penolakan Soeharto Diberi Gelar Suara Publik dan Tanggung Jawab Sejarah
Gelombang penolakan dari kalangan ulama, aktivis, dan akademisi menunjukkan bahwa publik masih menginginkan kejujuran dalam membaca sejarah bangsa.
Penutup: Gelar Boleh Diberi, Sejarah Tak Bisa Dihapus
Sejarah tidak hanya tentang keberhasilan, tetapi juga tentang keberanian untuk mengakui kesalahan.
Aktivis HAM: Usman Hamid
Menurut Usman, beberapa poin utama yang menjadi dasar penolakan termasuk:
Masih berlakunya TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 yang menegaskan tanggung-jawab negara atas pelanggaran HAM.
Adanya rekam jejak pelanggaran HAM berat pada era Soeharto, seperti 1965-1966, penembakan misterius, dan penghilangan orang secara paksa.
Korupsi besar yang melilit rezimnya; banyak lembaga internasional memasukkan Soeharto dalam daftar pemimpin paling korup.
Reaksi Pemerintah dan Proses
Pihak pemerintah melalui Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Sosial, menyatakan bahwa semua aspirasi — mulai dari yang pro hingga yang kontra — akan didengar dan dipertimbangkan secara normatif dalam mekanisme usulan gelar pahlawan.
