1. Lindungi Suara Warga Demokrasi Dimulai dari Data yang Akurat
Media Pematangsiantar Lindungi Suara Warga Guna memastikan tidak ada satu suara pun yang terabaikan, Bawaslu Aceh Selatan membuka posko aduan masyarakat untuk mengawal proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 2025. Posko ini menjadi ruang bagi publik untuk menyampaikan laporan jika ada data yang salah, ganda, atau pemilih baru yang belum masuk daftar.
2. Feature Partisipasi Publik – Suara Warga Adalah Kekuatan Demokrasi
Dari Desa ke Posko: Ajak Warga Jaga Daftar Pemilih yang Bersih
Ketua Bawaslu Aceh Selatan, Deri Friadi, mengajak masyarakat aktif mengawasi PDPB. Ia menegaskan bahwa “keterlibatan publik bukan sekadar hak, tapi kewajiban berdemokrasi.” Warga dapat melapor langsung ke posko atau kanal online jika ada kejanggalan dalam data pemilih.
3. Artikel Regulasi – Perspektif Hukum Pemilu
Bawaslu Tegaskan PDPB Harus Sesuai PKPU 1/2025, Dorong Kolaborasi Lintas Lembaga
PDPB wajib dijalankan sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
Baca Juga: 93 WNI Berhasil Dievakuasi Dari Iran Ke Azerbaijan
4. Artikel Sosial Media dan Digitalisasi
5. Opini & Analisis Demokrasi
Data yang akurat bukan hanya urusan teknis, tapi pondasi integritas pemilu.
6. Lindungi Suara Warga – Panduan Warga Awasi PDPB
Apa Itu PDPB? Bagaimana Warga Bisa Terlibat Lewat Posko Aduan Bawaslu?
-
Warga bisa melapor jika:
-
Ada pemilih ganda
-
Nama yang sudah meninggal masih terdaftar
-
Pemilih baru belum tercatat
-
-
Cara melapor: datang ke posko Bawaslu Aceh Selatan, hubungi kontak resmi, atau isi formulir digital.
7. Feature Pemerintah Desa – Peran Lokal dalam PDPB
Kolaborasi Pemerintah Gampong dan Bawaslu Kunci Data Pemilih yang Sahih
Bawaslu telah mengedarkan surat resmi ke KIP Aceh Selatan untuk mempercepat koordinasi lintas lembaga.
8. Artikel Aktivisme – Suara Rakyat, Harga Mati!
Warga Diminta Tak Diam! Bawaslu Aceh Selatan: Laporkan Jika Ada Kejanggalan Data Pemilih
Bawaslu menegaskan: “Ini soal masa depan pemilu. Kalau data salah, hasil pemilu bisa cacat.” Maka dari itu, warga yang merasa belum masuk DPT atau melihat pelanggaran bisa lapor langsung. Pelaporan terbuka sampai akhir tahun 2025 menjelang tahapan resmi pemilu.
9. Berita Posko – Update Langsung Lapangan
Hari Pertama, Posko Aduan Bawaslu Aceh Selatan Terima Laporan dari 5 Kecamatan
